PERWALIAN ADMINISTRATIF DI LUAR KONTEKS NIKAH: LEGITIMASI PENETAPAN WALI OLEH PENGADILAN AGAMA UNTUK KEPERLUAN BPN, PERBANKAN, DAN ADMINISTRASI PUBLIK

Abstract

Kebutuhan administratif terkait aset dan keuangan anak di bawah umur, seperti pengurusan sertifikat tanah di BPN atau rekening bank, seringkali menemui jalan buntu ketika struktur keluarga tidak lengkap (misalnya anak yatim piatu tanpa kerabat ashabah yang kompeten). Praktik ini menimbulkan diskursus mengenai kewenangan Pengadilan Agama (PA) untuk menetapkan wali secara administratif di luar konteks pernikahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi yuridis, peluang, risiko, serta konstruksi fikih kontemporer mengenai penetapan wali untuk tujuan perwalian administratif (wilayah al-mal). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi literatur terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 1 Tahun 2025, dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, kewenangan wali terbagi atas wilayah an-nikah dan wilayah al-mal. Ketika wali nasab (ashabah) absen, hakim memiliki kewenangan konstitusional (wilayah al-hakim) untuk mengangkat wali penunjuk (wali mutlaq) demi kemaslahatan (maslahah) anak. Namun, penerapannya menghadapi risiko penyalahgunaan wewenang, seperti konflik kepentingan dalam transaksi jual beli aset anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa penetapan wali administratif oleh PA adalah sah dan mendesak, namun memerlukan mekanisme pengawasan ketat dan pelaporan pertanggungjawaban berkelanjutan sesuai semangat perlindungan anak dalam SEMA 1/2025.